Sistem pemerintahan demokrasi memicu demonstrasi sebagai wujud ketidak puasan terhadap oknum pejabat yang berwenang dalam mengelola tatanan negara.
Di awal pemerintahan republik, kekuasaan ada di tangan rakyat, mengacu pada UUD'45 dan GBHN.
Rakyat masih memiliki kekuatan untuk melakukan demonstrasi bila oknum pemerintah menyeleweng dari tatanan negara.
Seiring berjalan nya waktu kekuasaan presiden sebagai pemimpin negara memiliki kekuasaan lebih karena sokongan dana dari pengusaha. Banyak institusi negara mandul di tempat yang subur.
Korupsi merajalela. Hak rakyat di rampas.
Rakyat bersatu mengkritik kebijakan pemerintah yang merugikan/merampas hak rakyat, dengan melakukan demonstrasi, menjadi tak berguna, karena institusi negara mandul, sarang koruptor.
Di awal milenia ke tiga ini Aksi demo hanya dipandang sebelah mata oleh pemerintah yang sangat berkuasa. Demonstrans hanya dapat berdemo di panggung yang dijaga ketat oleh aparat. Sangat miris.
Pendemo tak ubah nya seperti topeng monyet atau tontonan di media sosial yang penuh dengan hiruk pikuk komentar netizen.
Kebijakan pemerintah tetap berjalan.
Kekuasaan ada di tangan rakyat menjadi tak terbukti.
Runtuhnya struktur pemerintahan yang berbentuk republik.
Oknum pejabat berwenang menyelewengkan kekuasaan nya membentuk lingkaran setan melalui peraturan baru menciptakan undang-undang baru atau keputusan presiden untuk memperkuat posisi golongan nya.
Rakyat semakin tertindas dan tak berdaya, demo menjadi tak berguna.
Tak membuat pemerintah bergeming, oknum pejabat berwenang berpesta di atas penderitaan rakyat.
Serangan siber ternyata mampu mengguncang oknum pejabat berwenang. Menyingkap kebusukan etika moral dan material oknum pelaku melalui media sosial menjadi cara efektif untuk membuat oknum pejabat berwenang terpaksa dan dipaksa untuk mundur dari kekuasaan nya dengan membeberkan bukti di media sosial.
Teknologi dunia maya menjadi media untuk menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, diterima atau tidak.
Hacker Bjorka memberi saran kepada pemerintah untuk mengamalkan Pancasila dan menempatkan posisi jabatan kepada orang yang ahli di bidang nya.
Selamat datang teknokrasi setelah 77 tahun demokrasi di Indonesia hanya menghasilkan ketidak adilan atas kekayaan nusantara milik rakyat Indonesia. Rakyat kecil hidup menderita di atas kekayaan Ibu Pertiwi yang dikuasai segelintir golongan pengusaha dan oknum pejabat yang berwenang.
Salam.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar